Bupati Anton Dorong Kemandirian Fiskal Daerah pada HUT APKASI ke-26

DELI SERDANG, infoperantara.com – Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M. menghadiri rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-26 yang digelar di Hall Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026). Forum nasional tersebut menjadi ajang strategis bagi para kepala daerah untuk membahas penguatan kemandirian fiskal serta penyempurnaan regulasi pemerintahan daerah.

Agenda yang diikuti kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia itu mengangkat dua isu utama, yakni Dialog Otonomi Daerah bertema Strategi Pembiayaan Alternatif Pembangunan serta Uji Publik Masukan APKASI terhadap Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada sesi dialog, para peserta membahas berbagai strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi pengembangan skema pembiayaan alternatif pembangunan, penerapan collaborative governance, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan peran sektor perbankan dalam mendukung pembangunan daerah.

Bupati Anton menilai, pemerintah daerah perlu mulai mengembangkan sumber pembiayaan yang lebih inovatif agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN maupun APBD.

“Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sementara ruang fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, strategi pembiayaan alternatif, baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi investasi daerah, maupun pemanfaatan berbagai instrumen keuangan lainnya, menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur strategis di Rokan Hulu tetap berjalan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Anton.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu siap mendukung arah kebijakan tersebut dengan menyelaraskan berbagai regulasi daerah agar lebih adaptif terhadap investasi, transparan, dan akuntabel dalam penerapan skema pembiayaan modern.

Selain membahas strategi pembiayaan, Bupati Anton juga mengikuti Uji Publik Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi salah satu agenda penting HUT APKASI ke-26.

Dalam forum tersebut, APKASI menyampaikan berbagai masukan terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan lebih efektif dan proporsional.

Bupati Anton menegaskan bahwa revisi regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola potensi daerah.

“Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus benar-benar mencerminkan semangat otonomi daerah yang substantif. Pemerintah kabupaten merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga pembagian kewenangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan retribusi daerah, perlu diperjelas agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tegasnya.

Anton berharap seluruh masukan yang disampaikan APKASI dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan di tingkat nasional sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat pelaksanaan otonomi daerah serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Anton turut didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Rokan Hulu Drs. H. Yusmar, M.Si., Plt. Kepala DPMPTSP Munandar, S.E., M.M., Plt. Kepala Dinas Perhubungan Minarli Ismail, S.P., Kabag Administrasi Wilayah M. Franovandi, S.STP., Kabag Tata Pemerintahan Adi Irawan, S.STP., serta Kabid IKP Diskominfo Rokan Hulu Dr. Rudy Fadrial.

Melalui keikutsertaan dalam forum APKASI, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya kebijakan yang memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.*** (Jurn/DR.)