Pemkab Rokan Hulu Perkuat Transparansi Lewat Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa”

ROKAN HULU, infoperantara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kembali menggelar talk show “Surambi Nogori Bupati Menyapa” dengan mengangkat tema “Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati”. Kegiatan yang berlangsung di ruang conference Kantor Diskominfo Rokan Hulu, Kamis (23/7/2026), menjadi wadah penyampaian informasi kebijakan sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, media massa, dan masyarakat.

Program yang telah digagas sejak November 2021 melalui Radio Swara Lima Luhak itu kembali dioptimalkan sebagai sarana transparansi informasi publik dan dialog interaktif mengenai arah pembangunan daerah.

Talk show menghadirkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu Drs. H. Yusmar, M.Si. sebagai narasumber utama, didampingi Kepala Dinas Kominfo Suharman Nasution, S.Pi., M.M. Turut hadir Kabag Kesra Saprizal AH, Kabag Umum Abdullah, S.E., Kepala BPBJ Muhardhan Julfhatony, S.STP., M.Si., Kabid IKP Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si., serta perwakilan organisasi wartawan se-Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam pemaparannya, Yusmar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan media massa dalam menyampaikan informasi pembangunan secara akurat kepada masyarakat.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M. dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., yakni mewujudkan Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, serta masyarakat yang religius dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Rokan Hulu menetapkan empat misi strategis, meliputi peningkatan koordinasi kebijakan daerah yang terintegrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan lima program prioritas utama, yaitu penyelesaian sengketa hak guna usaha dan penguatan legalitas aset masyarakat, pengembangan sektor riil dan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik dan jaring pengaman sosial, optimalisasi administrasi pemerintahan dan efisiensi birokrasi, serta mitigasi risiko hukum dan penanganan perkara pertanahan.

Dalam kesempatan tersebut, Yusmar turut memaparkan sejumlah inovasi layanan digital yang telah diterapkan Pemkab Rokan Hulu, di antaranya e-RFK, e-Fopi, Sipintar, Sipormat, dan e-SAKIP sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Diskusi yang berlangsung bersama insan pers juga membahas sejumlah isu strategis, termasuk evaluasi capaian Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Yusmar, Pemkab tengah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2027 dengan melakukan evaluasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), memperkuat sistem pembinaan, serta mengoptimalkan pelatihan bagi kafilah.

Ia juga memberikan penjelasan terkait mekanisme pembiayaan transportasi jamaah haji Rokan Hulu tahun 2026. Menurutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, biaya transportasi jamaah dari embarkasi menuju daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak menggunakan dana setoran awal calon jamaah haji.

Dalam sesi dialog, perwakilan organisasi wartawan menyampaikan apresiasi atas keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah daerah. Mereka juga mengusulkan adanya regulasi teknis yang lebih jelas mengenai dukungan publikasi kegiatan strategis daerah.

Menanggapi masukan tersebut, Yusmar menyatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Diskominfo dan Bagian Kesra guna memperkuat kemitraan yang profesional, transparan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Melalui program “Surambi Nogori Bupati Menyapa”, Pemkab Rokan Hulu berharap informasi resmi pemerintah dapat tersampaikan secara cepat, akurat, dan berimbang, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.*** (Jurn/DR)